Hal pertama yang mengusik BPK adalah temuan realisasi penerimaan negara bukan pajak dan belanja lainnya dari untung atau rugi selisih kurs dalam Laporan Realisasi Anggaran 2012 masing-masing sebesar Rp 2,09 triliun dan Rp 282,93 miliar. Tapi pemerintah belum menghitung penerimaan karena untung atau rugi selisih kurs dari seluruh transaksi mata uang asing sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.


"Penerimaan dari selisih kurs dapat berbeda signifikan," kata Hadi seusai pemaparan LKPP 2012 di Kompleks Parlemen kemarin.


Hal kedua adalah adanya penggunaan anggaran belanja barang dan modal yang melebihi pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sehingga merugikan negara Rp 546,01 miliar. "Sebanyak Rp 240,16 miliar belum dipertanggungjawabkan," ujar Hadi.


Ketiga, BPK menemukan jumlah bantuan sosial yang selalu meningkat tapi tak diimbangi dengan pengendalian anggaran. "Ada permasalahan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban bantuan sosial sebesar Rp 31,36 triliun," kata Hadi. Tercatat, pada tahun lalu realisasi bantuan sosial mencapai Rp 75,62 triliun atau naik dibanding 2008 yang sebesar Rp 57,74 triliun.


Masalah keempat adalah adanya perbedaan catatan laporan dan rincian fisik sisa anggaran lebih (SAL) pemerintah hingga Rp 8,15 miliar. "Pemerintah juga tak menjelaskan penambahan fisik SAL Rp 33,49 miliar. MUHAMMAD MUHYIDDIN