"Ini memberikan gambaran kepada pasar dan masyarakat kondisi makro bisa dikendalikan," kata Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri di Kompleks Parlemen Senayan, kemarin.


Kesepakatan itu diambil dalam rapat pembahasan postur anggaran sementara, yang diikuti oleh Badan Anggaran dan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Gubernur Bank Indonesia.


Menurut Chatib, keputusan ini merupakan sinyal yang diberikan oleh pemerintah dan DPR guna menjaga kondisi ekonomi makro secara hati-hati. "Jika angka defisitnya 2,48 persen ditambah defisit daerah 0,5 persen, mendekati 3 persen dan melanggar undang-undang. Kalau 2,38 persen, kekhawatiran defisit lebih dari 3 persen tidak akan terjadi," ujarnya.


Selain itu, Chatib menegaskan bahwa pemerintah akan menaikkan harga BBM setelah rapat paripurna anggaran perubahan digelar. "Tapi untuk tanggalnya diputuskan oleh Bapak Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono). Yang jelas, setelah Paripurna, akan kami jalankan," katanya. Disepakatinya postur anggaran dan kepastian kenaikan harga BBM, menurut dia, akan berdampak positif pada pasar modal dan pasar surat utang.


Pelaksana tugas Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, menambahkan, tahun ini pemerintah berencana menurunkan subsidi BBM dari Rp 209 triliun menjadi Rp 199 triliun. Angka itu setara dengan 48 juta kiloliter.


Anggota Badan Anggaran dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie O.F. Palit, menyatakan, meskipun kenaikan harga BBM adalah domain pemerintah, alasannya harus jelas. Menurut dia, dalam pembahasan RAPBNP diketahui kemampuan negara dalam mengalokasikan belanja sosial, subsidi, dan lain-lainnya. "Jika masih mampu belanja subsidi, kenapa tidak?" ucapnya. ANGGA SUKMA WIJAYA | MUHAMMAD MUHYIDDIN